trianamartyasari

Teori Kepemimpinan. Salah satu teori yang menekankan suatu perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan dengan kepemimpinan adalah teori kepemimpinan transformasional dan transaksional (Bass, 1990). Gagasan awal mengenai gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional ini dikembangkan oleh James MacFregor Gurns yang menerapkannya dalam konteks politik. Gagasan ini selanjutnya disempurnakan serta diperkenalkan ke dalam konteks organisasional oleh Bernard Bass (Berry dan Houston, 1993).
Burn (dalam Pawar dan Eastman, 1997) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional dapat dipilah secara tegas dan keduanya merupakan gaya kepemimpinan yang saling bertentangan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional sangat penting dan dibutuhkan setiap organisasi.
Selanjutnya Burn (dalam Pawar dan Eastman, 1997; Keller, 1992) mengembangkan konsep kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan berlandaskan pada pendapat Maslow mengenai hirarki kebutuhan manusia. Menurut Burn (dalam Pawar dan Eastman, 1997) keterkaitan tersebut dapat dipahami dengan gagasan bahwa kebutuhan karyawan yang lebih rendah, seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman hanya dapat dipenuhi melalui praktik gaya kepemimpinan transaksional. Sebaliknya, Keller (1992) mengemukakan bahwa kebutuhan yang lebih tinggi, seperti harga diri dan aktualisasi diri, hanya dapat dipenuhi melalui praktik gaya kepemimpinan transformasional.
Sejauhmana pemimpin dikatakan sebagai pemimpin transformasional, Bass (1990) dan Koh, dkk. (1995) mengemukakan bahwa hal tersebut dapat diukur dalam hubungan dengan pengaruh pemimpin tersebut berhadapan karyawan. Oleh karena itu, Bass (1990) mengemukakan ada tiga cara seorang pemimpin transformasional memotivasi karyawannya, yaitu dengan:
1) mendorong karyawan untuk lebih menyadari arti penting hasil usaha;
2) mendorong karyawan untuk mendahulukan kepentingan kelompok; dan
3) meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri.

Hubungan antara Persepsi Gaya Kepemimpinan Transformasional 38 Berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, Bass (dalam Howell dan Hall-Merenda, 1999) mengemukakan adanya empat karakteristik kepemimpinan transformasional, yaitu:
1) karisma,
2) inspirasional,
3) stimulasi intelektual, dan
4) perhatian individual.
Selanjutnya, Bass (1990) dan Yukl (1998) mengemukakan bahwa hubungan pemimpin transaksional dengan karyawan tercermin dari tiga hal yakni:
1) pemimpin mengetahui apa yang diinginkan karyawan dan menjelasakan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjanya sesuai dengan harapan;
2) pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh karyawan dengan
imbalan; dan
3) pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi karyawan selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan karyawan.
Bass (dalam Howell dan Avolio, 1993) mengemukakan bahwa karakteristik kepemimpinan transaksional terdiri atas dua aspek, yaitu imbalan kontingen, dan manajemen eksepsi.
Berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap perilaku karyawan, Podsakoff dkk. (1996) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional merupakan faktor penentu yang mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku karyawan di mana terjadi peningkatan kepercayaan kepada pemimpin, motivasi, kepuasan kerja dan mampu mengurangi sejumlah konflik yang sering terjadi dalam suatu
organisasi.
Menurut Bycio dkk. (1995) serta Koh dkk. (1995), kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan.
Judge dan Locke (1993) menegaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu kepuasan kerja. Jenkins (dalam Manajemen, 1990), mengungkapkan bahwa keluarnya karyawan lebih banyak disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kondisi kerja karena karyawan merasa pimpinan tidak memberi kepercayaan kepada karyawan, tidak ada
keterlibatan karyawan dalam pembuatan keputusan, pemimpin berlaku tidak objektif dan tidak jujur pada karyawan. Pendapat ini didukung oleh Nanus (1992) yang mengemukakan bahwa alasan utama karyawan meninggalkan organisasi disebabkan karena pemimpin gagal memahami karyawan dan pemimpin tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan. Dalam kaitannya dengan koperasi, Kemalawarta (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kendala yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia adalah keterbatasan tenaga kerja yang terampil dan tingginya turnover.
Pada dasarnya, kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi karyawan dalam sebuah organisasi, sehingga mereka termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam memberikan penilaian terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin, karyawan melakukan proses kognitif untuk menerima, mengorganisasikan, dan memberi penafsiran terhadap pemimpin (Solso, 1998).
Berbagai penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kepuasan kerja terutama dalam hubungannya dengan gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Penelitian yang dilakukan oleh Koh dkk. (1995) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Popper dan Zakkai (1994) menunjukkan bahwa pengaruh
kepemimpinan transformasional terhadap organisasi sangat besar.

Perdagangan ikan secara illegal dilakukan melalui ekspor dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya impor dari negara lain ke Indonesia. Kata illegal dapat dipersepsikan sebagai kegiatan yang melanggar  peraturan perundangan di Indonesia. Dalam perspektif tersebut, maka lalu lintas perdagangan ikan keluar dan masuk Indonesia  diatur dalam peraturan perundangan perdagangan dan pengaturan teknis peraturan perundangan Perikanan diantaranya:

1)    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan apakah jenis ikan tersebut dilarang untuk diimpor, sebagaimana sudah diatur dalam UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 7. Apabila tidak ada ketentuan larangan, maka berarti ikan tersebut boleh diimpor (dengan kata lain legal).

2)    Peraturan Kepabeanan yang mengatur pembebanan bea masuk bagi impor kapal, dimana semua pemasukan ikan wajib dilaporkan dalam dokumen PIB (pelaporan impor barang) dan jika tidak dikenakan Bea Masuk maka ditulis 0 rupiah. Bagi impor ikan yang tidak dilaporkan ke petugas Bea Cukai, maka dapat dikategorikan illegal.

3)    Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan transportasi atau pengangkutan, jika diangkut dengan oleh alat angkut tidak memiliki izin, maka impor tsb juga illegal.

4)    Peraturan Perundangan berkaitan dengan mutu dan kesehatan ikan itu sendiri. Jika mutunya tidak memenuhi standar seperti HACCP (Hazzard Acceptance Critical Control Point), berarti tidak aman dikonsumsi manusia, maka ikan tersebut dimusnahkan atau direeskpor ke negara pengirim. Apabila ikan tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat Karantina yang menunjukan ikan tersebut bebas penyakit, maka ikan bisa dimusnahkan atau dikembalikan ke negara pengirim.

Faktor pemicu Impor ikan illegal lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi (economic driven), dimana terjadi kesenjangan harga antara negara pengimpor dengan negara pengekspor sehingga berlaku sifat alami perilaku ekonomi, yaitu selama komoditas itu menguntungkan untuk diimpor maka akan terjadi impor baik legal maupun illegal. Contoh kasus impor ikan lele dari Malaysia ke Medan dan Batam sudah berlangsung lama, disebabkan ikan Lele di daerah tersebut lebih murah didatangkan dari Malaysia dibandingkan dari Jawa. Penyebabnya, transportasi dari Jawa lebih jauh dan supply ikan Lele dari Jawa sulit karena produksinya juga hanya mampu memenuhi kebutuhan di daerah Jawa. Produksi Lele di tanah air sulit berkembang meskipun permintaan banyak karena harga pakan terlalu mahal. Di Malaysia, subsidi untuk pembudidaya ikan cukup besar sehingga harga produksinya bisa lebih murah. Sama halnya dengan ikan Patin, terjadi impor dari Vietnam dengan nama lain yaitu Dori (banyak di hotel berbintang), karena harga produksi budidaya patin di Vietnam jauh lebih murah karena subsidi Pemerintah dan pakan ikan diproduksi di dalam negeri dengan harga murah.

Faktor pemicu ekspor ikan illegal pada dasarnya juga economic driven, dimana terjadi disparitas harga yang cukup besar antara Indonesia dengan negara-negara konsumen. Contoh Ikan Kakap Merah harga dalam negeri Rp 25 ribu/Kg dan harga di Thailand bisa mencapai Rp 50 ribu/Kg, artinya masih cukup insentif untuk melakukan penangkapan dan ekspor secara illegal. Lalu berapa kerugian negara akibat perdagangan ikan secara illegal ini?. Penulis mencoba mengungkap kerugian yang bersifat kuantitatif dalam arti dapat dihitung dan kerugian kualitatif dalam arti yang tidak bisa dihitung dengan angka.

1.    Jumlah ikan yang diekspor secara illegal akibat penangkapan secara illegal oleh kapal asing dan eks asing sekitar 15 s/d 30 Trilyun rupiah dengan estimasi: 1500 kapal asing illegalrat dimana rata-rata produktivitas kapal  menangkap ikan = 500 ton per tahun/kapal (dihitung rata-rata 80 GT kapal dalam setahun 12 trip, per trip 1 bulan)., maka jumlah ikan yang dicuri oleh kapal asing illegal mencapai 1500 kapal x 500 ton = 750 ribu ton per tahun, dikonversi dengan harga ikan 2 USD per Kg menghasilkan angka Rp 15 Trilyun. Pendekatan lain adalah ikan yg dicuri dan dibawa ke luar negeri sejumlah 25% dari stok ikan berarti = 25% x 6,4 juta ton/th = 1,6 juta ton ikan per tahun, jika dikonversi dengan harga ikan rata-rata 2 USD/Kg maka akan didapat angka kerugian sekitar Rp 30 Trilyun per tahun.

2.    Kerugian akibat impor ikan illegal adalah opportunity lossess yang seharusnya nilai ekonomi dari perdagangan diambil oleh masyarakat Indonesia = jumlah ikan impor dikalikan harga ikan. Jenis ikan yang paling banyak diimpor illegal adalah Lele, Teri dan Layang (Kembung). Jika diasumsikan rata-rata pertahun jumlah yang diimpor 1000 ton masing-masing maka akan ada kerugian (Lele = Rp 12000/Kg; Teri = Rp 40000/Kg, Kembung= Rp 15000/Kg) sebesar Rp 67 Milyar. Angka tersebut akan makin besar manakala jumlah nyata ikan yg diimpor lebih besar dari estimasi tersebut.

3.    Kerugian kualitatif tentu saja ada beberapa hal, antara lain: kredibilitas Indonesia di dunia Internasional kurang baik karena tidak mampu mengontrol perdagangan ikan illegal; kebijakan Pemerintah dalam menggenjot produksi ikan berarti gagal (akibat dari rendahnya insentif dan kurang keberpihakan); komoditas ikan belum menjadi prioritas dalam strategi pangan nasional.

Tanggung jawab dalam mengatasi kegiatan illegal baik ekspor maupun impor atau illegal fishing tentu saja bukan hanya di pundak Pemerintah, namun juga para pengusaha dan Asosiasi Perikanan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, antara lain:

1.    KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) menetapkan dengan tegas jenis ikan yang dilarang impor demi melindungi nelayan dan pembudidaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 31 tahun 2004 Pasal 7, bentuknya Peraturan Menteri.

2.    Pengawasan ketat jalur ika masuk ke Indonesia di daerah perbatasan seperti Batam, Belawan, Entikong baik melalui darat, laut maupun udara. Hal ini terkait dengan peran Pengawas dan Petugas Karantina Ikan yang perlu ditingkatkan kapasitas dan SDM nya. Demikian pula jalur ekspor ikan illegal perlu diawasi terutama melalui laut dengan meningkatkan patroli Pengawasan di laut, karena sebagain besar diangkut oleh Kapal Pengangkut tanpa laporan di pelabuhan.

3.    Kebijakan dan aturan yang membuka peluang illegal agar diperketat, misalnya masih dibolehkannya ABK asing di Kapal Ikan bendera Indonesia dengan Surat Edaran Menteri padahal Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009 telah melarangnya, pelaksanaan Catch Certification lebih diperketat terutama kepada kapal-kapal eks asing.

4.    Menerapkan kebijakan disinsentif fiscal, misalnya penerapan bea ekspor bagi ikan segar/utuh (whole fish) yang diangkut ke luar negeri dan menerapkan bea masuk bagi ikan impor baik whole fish maupun ikan olahan.

5.    Pemerintah bersama Asosiasi membuat daftar perusahaan eksportir dan importir ikan dengan daftar hitam dan putih (black list dan white list). Perusahaan yang di black list adalah yang melakukan pelanggaran dan jika terbukti melanggar hukum, sedangkan yang masuk white list adalah perusahaan yang mentaati peraturan.

Memberantas ekspor dan impor ikan illegal tentu bukan pekerjaan mudah karena adanya kebutuhan dan lemahnya pengawasan, namun upaya serius dan keberpihakan kepada Indonesia perlu terus diperjuangkan tanpa lelah.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan

http://ajisularso.wordpress.com/2012/03/02/kerugian-ekonomi-akibat-perdagangan-ikan-illegal/